Saat Sidang Dilarang Menggunakan HP dan Wajib Memakai sepatu, Inilah Peraturan Baru MA

Mahkamah Agung Federal (MA) melarang penggunaan telepon seluler untuk komunikasi selama persidangan.

Ini ditetapkan dalam Peraturan No. 5 tahun 2020 dari Mahkamah Agung Federal tentang protokol persidangan dan keamanan di lingkungan peradilan. Berita Terkini

“Semua orang yang hadir di persidangan dilarang menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi dengan cara apapun dan tidak mengaktifkan dering atau suara telepon seluler selama persidangan,” kata Pasal 4 ayat (9) Perma yang dikutip Kompas .com, Minggu (20/12/2020).

Foto, rekaman audio dan video juga harus disahkan oleh juri atau ketua panitia juri sebelum sidang dimulai.

Mahkamah Agung kemudian melarang pengunjung pengadilan untuk berbicara satu sama lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan / atau tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

Untuk kepentingan akal sehat, setiap orang dilarang membuat suara, tepuk, atau tepuk di dalam atau di luar ruang sidang. Berita Hari ini

Pengunjung sidang juga dilarang menunjukkan dukungan atau keberatan atas pernyataan yang dibuat oleh penggugat, saksi, dan ahli selama persidangan. Berita Politik

Berpakaianlah dengan sopan

Sedangkan pengunjung pengadilan harus menghormati pengadilan dan mengenakan pakaian yang sopan.

Read More: PBB Telah Mensahkan Lima Resolusi Gagasan Indonesia dalam Dua Tahun Ini

“Semua yang hadir di persidangan wajib mengenakan pakaian yang sopan dan pantas serta memakai sepatu tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal,” tulis Pasal 4 ayat (14) Perma Nomor 5 Tahun 2020.

Larangan lainnya adalah penghinaan dan tindakan yang membahayakan keselamatan hakim, jaksa penuntut, pengacara, aparat keamanan, saksi, spesialis, penggugat dan asisten. Finance Solutions

Hakim akan memperingatkan siapa saja yang tidak mematuhi aturan. Mereka yang terus berontak setelah diperingatkan dapat dikeluarkan dari pengadilan.

“Jika pelanggaran kode etik yang dilakukan merupakan tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan penuntutan terhadap pelaku,” tulis Pasal 6 ayat (8).

Aturan yang ditetapkan oleh Presiden Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, mulai berlaku sejak diundangkan pada 4 Desember 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *