Responding to Petition Urging Jokowi to Fire Firli Bahuri

Kepala Ahli Kantor Kepegawaian Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, membuka suaranya dalam petisi yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencopot Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Petisi tersebut diorganisir oleh Lembaga Penelitian Kebajikan Publik (PVRI), sebuah lembaga studi demokrasi.

“Suruh petisi jangan ganggu Jokowi, dia fokus penuh penanganan Covid-19 dengan varian baru,” kata Ngabalin kepada CNNIndonesia.com, Minggu (8/8). Berita Terkini

Lebih lanjut Ngabalin menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen, sehingga berbagai keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut telah diambil dengan hati-hati. Menurutnya, keputusan di bawah kepemimpinan Firli harus dihormati semua pihak.

Read More: Former Corruptor Emir Moeis Becomes Commissioner of BUMN, ICW: This is a Violation

“Jangan ada pihak yang mempolitisasi lembaga negara kita yang besar ini,” katanya.

Menurutnya, pihak-pihak yang tidak sejalan dengan KPK tetapi memiliki pengalaman dan pengetahuan harus berkontribusi dengan cara lain.

“Kawan-kawan yang memiliki pengalaman dan ilmu mengabdi di tempat lain untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya. Berita Hari ini

PVRI telah memulai petisi online yang meminta Jokowi untuk memecat Firli. Pemicunya adalah sikap KPK yang menolak tindakan korektif Ombudsman terkait laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) salah urus dalam pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK ke aparatur sipil negara. negara (ASN) melalui uji mendalam (TWK).

Penggagas petisi dan juru bicara PVRI, Yansen Dinata, mengatakan penolakan tindakan korektif menunjukkan sikap pimpinan KPK yang antikoreksi. Berita Politik

“Kami mengajak masyarakat, siapapun dan dimanapun untuk mengangkat isu ini. Caranya adalah dengan menandatangani dan menyebarkan petisi kami agar permintaan ini sampai ke telinga presiden,” kata juru bicara PVRI Yansen Dinata.

Selain itu, latar belakang permohonan ini juga karena KPK dinilai semakin lemah dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, banyaknya konflik internal ketimbang penaklukan, hingga sosok Firli yang kontroversial dan diyakini yang telah melanggar kode etik.

Meski begitu, juru bicara pelaksana tugas KPK, Ali Fikri, menilai tidak ada pembangkangan dari institusinya meski sudah mengirimkan surat penolakan koreksi oleh ombudsman. Pernyataan ini sekaligus menanggapi permintaan soal desakan Jokowi memecat Firli. Finance Solutions

“Pada pokoknya keberatan tidak ada pembangkangan, tapi ketaatan pada hukum dan administrasi,” kata Ali dalam keterangan tertulis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *