Menteri Kesehatan menyatakan bahwa iuran BPJS akan dinaikan oleh pemerintah

PEMERINTAH menyiapkan besaran biaya bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan untuk melaksanakan program berdasarkan kebutuhan kesehatan dasar (KDK).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan penyesuaian fiskal mengacu pada Perpres 64/2020 tentang manfaat JKN berdasarkan kelas standar dan kebutuhan kesehatan dasar (KDK). Berita Terkini

“Ada amanat dalam Perpres 64/2020 tentang peninjauan iuran kepada jaminan kesehatan nasional, rawat inap kelas standar, konsekuensinya adalah perubahan besaran iuran,” kata Terawan dalam rapat gabungan dengan Komisi IX. dari DPR, Selasa (24/11).

Terawan mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan ini karena pertimbangan banyak pihak, antara lain Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, penentuan iuran pertama akan dilakukan dengan menggunakan metode aktuaria

Penyusunan iuran JKN untuk menyesuaikan iuran dikoordinasikan oleh Dewan Nasional Jamsostek dengan memperhatikan iuran Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, jelasnya.

Ia menambahkan, ada juga pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, rawat inap kelas standar, kemampuan membayar peserta, inflasi kesehatan, termasuk tata kelola program JKN yang lebih baik. Berita Hari ini

“Dasar penetapan manfaat berdasarkan kebutuhan kesehatan dasar yang tidak dijamin JKN, oleh karena itu sesuai pasal 52 Perpres 82/2018,” lanjutnya.

Terawan menambahkan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan masih dalam tahap awal. Termasuk pengembangan model penghitungan iuran dengan catatan berbagai kebijakan. Berita Politik

“Model penghitungan iuran sedang disusun dengan menggunakan data biaya dan penggunaan dari BPJS Kesehatan serta mempertimbangkan proyeksi dan asumsi berbagai kebijakan yang diterapkan,” jelasnya.

Read More: Baliho Rizieq Shihab Diperintahkan untuk dilepaskan!

Menurutnya, dasar penentuan manfaat juga ditentukan berdasarkan model epidemiologi atau penyakit yang ada di wilayah Indonesia. Selain siklus hidup, layanan kesehatan yang dibutuhkan juga sesuai dengan kelompok umur atau jenis kelamin. Sehingga dengan mengakomodir kajian pemerintah, korban kekerasan narkotika dapat diasuransikan oleh BPJS Kesehatan.

“Itu adalah layanan yang telah diatur oleh regulasi keuangan yang dijamin oleh pemerintah. Antara lain layanan wabah penyakit, bencana alam dan non alam, layanan dalam kasus hukum, seperti penganiayaan, korban kekerasan. dan obat-obatan, “pungkasnya. Finance Solutions

Iuran JKN diketahui ditinjau kembali setiap dua tahun sesuai amanat Perpres 82/2018 tentang jaminan kesehatan. Sebelumnya berdasarkan Perpres 64/2020 yang dikeluarkan setelah pembatalan kenaikan harga, namun diberlakukan kembali.

Peninjauan terakhir atas kontribusi BPJS Kesehatan dilakukan pada tahun 2019 ketika pemerintah mengeluarkan Perpres 75/2019, dilanjutkan dengan peninjauan kembali pada saat terbitnya Perpres 64/2020. Sehingga peninjauan besaran iuran dapat dilakukan pada tahun 2021 dengan memperhatikan proses peninjauan kembali Perpres 75/2019 atau 2022 dengan memperhatikan Perpres 64/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *