Members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia asked not to apply the vaccine requirements in malls

Anggota Dewan Perwakilan Partai NasDem Syarief Abdullah Alkadrie meminta pemerintah pusat memperhatikan aturan bahwa hanya orang yang telah divaksinasi yang boleh masuk ke pusat perbelanjaan atau pusat perbelanjaan modern.

“Aturan ini tidak mungkin diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih belum memiliki minimal vaksinasi,” kata Syarif Abdullah Alkadrie kepada Damaskus. Berita Terkini

“Karena pemerintah perlu mawas diri,” ujarnya, “karena semua daerah masih belum terlalu tertarik dengan program vaksinasi.”

Apalagi, kata Syarief Abdullah Alkadrie, saat antusiasme masyarakat terhadap vaksin tinggi, kelangkaan vaksin tidak terjadi.

Read More: Responding to Petition Urging Jokowi to Fire Firli Bahuri

“Belum lagi vaksin kedua, bila vaksin pertama saja tidak cukup,” katanya.

Abdullah menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan dan mendistribusikan vaksin segera untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga persentase penduduknya tinggi. Berita Hari ini

Tercatat juga di Kalbar 14% penduduknya belum bebas.

“Ini yang benar-benar perlu dikejar, jumlah masyarakat yang divaksinasi. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan mendistribusikan vaksin sesuai dengan permintaan dan tujuan yang harus dipercepat”, ujar perwakilan masyarakat. sunat kalimantan barat1.

Norma yang mengatur pemberian sertifikat vaksinasi, menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI, merupakan keputusan yang kontroversial dan fatal bagi masyarakat dan produsen minoritas. Berita Politik

“Aturan itu bisa dihormati seperti di DKI Jakarta, mengingat 80% masyarakat sudah mendapatkan vaksin pertama. Kalau di daerah lain harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Ketika mal dibuka, dikatakan, tentu saja, pemilik bisnis mengharapkan masyarakat untuk datang dan membeli. Sementara itu, kursi kosong telah membebaskan antara 30.000 hingga 50.000 orang, jadi siapa yang mengunjungi mal?

“Daripada banyak regulasi yang diberlakukan kepada masyarakat, sebaiknya pemerintah cukup menutup pusat perbelanjaan atau mall modern dan tentunya langkah ini dapat membantu menghentikan penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Tanggal kerja tampaknya belum membuka kegiatan, sehingga biaya manajemen dan karyawan dinaikkan, sehingga pengunjung dipanggil karena ingin menunjukkan sertifikat vaksinasi. Finance Solutions

“Ini juga akan menjadi beban bagi tanggungan. Sebaiknya protokol kesehatan 5 M sederhana atau sederhana saja dengan hati-hati sebelum target vaksin mencapai 80-85 persen di semua wilayah,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *