Ketua MPR Angkat Bicara Pasal Omnibus Law

Presiden MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengomentari beberapa isu terpanas minggu ini. Salah satunya terkait persetujuan Omnibus Law tentang penciptaan lapangan kerja.

Berikut ini adalah beberapa komentarnya:

  1. RUU tentang penciptaan lapangan kerja yang kini telah disahkan menjadi undang-undang masih menuai pro dan kontra, tanggapan Presiden MPR:

A. Mendorong pemerintah segera mensosialisasikan UU Penciptaan Lapangan Kerja, serta memberikan penjelasan tentang makna sejumlah item atau poin yang dianggap bermasalah, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, misalnya mengenai upah minimum kabupaten. / UMK dan kabupaten sektor / upah minimum. Kota, pesangon, kontrak kerja jangka tetap atau seumur hidup, outsourcing tenaga kerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan, jam kerja dianggap sangat eksploitatif, otorisasi, outsourcing tidak menerima pensiun dan asuransi kesehatan serta tenaga kerja asing dianggap mudah masuk ke Indonesia . Hal ini penting dilakukan untuk menampung berita palsu yang beredar di masyarakat. Berita Terkini

B.Dengan meminta kepada seluruh media di Indonesia baik cetak, siaran maupun online untuk tidak membocorkan informasi atau informasi yang tidak benar atau informasi yang tidak jelas validitasnya, khususnya terkait dengan isi undang-undang penciptaan lapangan kerja diharapkan media sebagai salah satu pilar demokrasi dapat memberikan pemberitaan yang berimbang, tidak memihak dan obyektif, sehingga menjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan yang nyata bagi masyarakat. MPR berharap media dapat memberikan konten yang positif dan edukatif kepada masyarakat.

C.Dalam memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia, mereka yang belum dapat menerima keberadaan RUU penciptaan lapangan kerja dapat meminta pemerintah atau DPR untuk melakukan dialog tentang hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya pekerjaan, Untuk mencapai kesepahaman untuk kepentingan bersama dan jika tidak diperoleh kesepahaman, MPR mengusulkan agar hal itu diselesaikan dengan uji materi UU Cipta Karya ke Mahkamah Konstitusi / MK. Berita Politik

D. Mengimbau masyarakat untuk berpikir jernih ketika mengevaluasi suatu masalah dan tidak mudah terprovokasi oleh konten palsu yang validitas atau kebenarannya tidak jelas. Masyarakat diharapkan terus mengkritisi koreksi atas segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah, termasuk undang-undang penciptaan lapangan kerja yang dinilai merugikan masyarakat Indonesia.

  1. Angka kesembuhan nasional Covid-19 menurun 0,9% pada periode 28 September sampai dengan 4 Oktober dibandingkan minggu sebelumnya, tanggapan Presiden MPR:

A. Mendorong pemerintah dan Satgas Penanggulangan Covid-19 untuk segera menilai dan mencari penyebab turunnya angka kesembuhan Covid-19 serta memetakan wilayah yang angka kesembuhannya sudah turun cukup drastis untuk langkah yang lebih strategis. Yang tepat diberikan untuk manajemen dan penyembuhan / pengobatan.

B. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berhasil meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 dan meningkatkan semangatnya agar ke depan kesembuhan pasien virus corona dapat terus meningkat. Berita Hari ini

C. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi tahapan dalam upaya meningkatkan kesembuhan pasien dengan Covid-19, sekaligus memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan untuk berkomitmen menangani pasien Covid-19 -19 dan memaksimalkan fasilitas pengobatan bagi penderita Covid-19, agar pengobatan dan penguatan sistem imun tubuh semakin berkualitas.

Read More: Inilah perkataan Trump usai dinyatakan positif corona

D. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan / Kementerian Kesehatan untuk terus mendukung upaya peningkatan sarana, prasarana, sarana dan tenaga medis untuk penanggulangan Covid-19, pengusulan anggaran melalui DPR pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / APBN, agar penderita Covid-19 mendapatkan pengobatan / pengobatan yang semaksimal mungkin.

  1. Masih belum ada kampanye online yang dilakukan dalam 10 hari pertama kampanye Pilkada 2020, dan hanya dilakukan oleh 37 kabupaten / kota, tanggapan Presiden MPR:

A. Mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong cakada untuk melakukan kampanye online dan diharapkan pasangan calon kepala daerah dapat mengoptimalkan penggunaan platform digital (media sosial dan media online) selama periode tersebut. kampanye, yang secara signifikan dapat meningkatkan pemilihan. Finance Solutions

B. Mendorong pemerintah bekerjasama dengan penyedia jaringan internet untuk segera meningkatkan dan mempersiapkan sarana dan prasarana internet di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 saat pandemi Covid-19, mengingat kampanye Pilkada saat ini memaksimalkan digitalisasi. , yang tentunya membutuhkan jaringan internet yang memadai untuk menjangkau berbagai wilayah di pelosok tanah air.

C. Mengajak kompetitor yang mengikuti ajang Pilkada 2020 untuk memaksimalkan kampanye online atau online dan mengurangi tatap muka, dalam upaya meminimalisasi potensi pelanggaran protokol kesehatan selama fase kampanye selama pandemi Covid. 19 dan mencegah munculnya cluster Covid baru. -19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *