Former Corruptor Emir Moeis Becomes Commissioner of BUMN, ICW: This is a Violation

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan penunjukan mantan pelanggar korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pupuk Indonesia (Persero). Pengangkatan mantan koruptor dinilai melanggar prinsip dasar pemerintahan yang berintegritas. Berita Terkini

“Apakah tidak ada kandidat lain yang lebih kredibel untuk dicalonkan? Kenapa kita kekurangan orang yang baik, bersih dan kompeten? Itu melanggar prinsip dasar pemerintahan yang kredibel,” kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Kamis (5/8).

Read More: Sabet Gold Medal, 2 Branches of Aci Arief Muhammad Meatballs Await Greysia Polii-Apriyani

Adnan mempertimbangkan pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris PT. PIM menunjukkan kemunduran dalam pengelolaan perusahaan publik. Karena terkadang mantan narapidana kasus suap diberikan pekerjaan di sebuah perusahaan milik negara. Berita Hari ini

“Saya kira ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN kita, ya. Akibat pembiaran yang masif dari dakwaan ganda, korupsi yang kerugiannya harus ditutup oleh APBN melalui skema tertentu, termasuk perekrutan komisioner (pengawas) mantan narapidana korupsi, kata Adnan.

Aktivis antikorupsi ini tak heran jika sebagian besar perusahaan milik negara tidak lagi berkinerja baik. Ia menyayangkan pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris PT. IMP adalah bentuk proklamasi korupsi. Berita Politik

“Jadi saya kira ada surat suap yang memungkinkan mantan napi suap kembali menjadi pejabat publik,” keluh Adnan.

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P itu sebelumnya divonis tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia dinyatakan bersalah menerima suap sebesar $357.000 dari PT Alstom Power Incorporated di Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui President Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi.

Suap itu diterima terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada 2004.
Ia dinyatakan melanggar pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Finance Solutions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *